Home News Pemprov Jabar Tak Bekukan Angkutan <i>Online</i>

Pemprov Jabar Tak Bekukan Angkutan <i>Online</i>

8
0
SHARE


Pemprov Jabar Tak Bekukan Angkutan Online

Ilustrasi pemesanan transportasi “online”. (Antara)

Bandung – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat menegaskan pihaknya tidak pernah membekukan operasional angkutan transportasi dalam jaringan (daring/online) di wilayah itu karena memang tidak memiliki kewenangan. Kegiatan di lapangan oleh Dishub Jawa Barat selama ini hanya mengimbau agar angkutan online untuk sementara tidak beroperasi.

Imbauan itu disampaikan dengan alasan, operasional angkutan sewa khusus/taksi online belum memiliki peraturan resmi untuk beroperasi dari pemerintah setelah beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek dibatalkan. Hal itu sejalan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 37 P/HUM/2017 pada Agustus 2017.

Kepala Balai Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ) Wilayah III Dishub Jabar, M Abduh Hamzah dalam keterangan tertulis yang diterima di Bandung, Rabu (11/10), menjelaskan bahwa pengaturan angkutan sewa khusus/taksi online sepenuhnya ada di pemerintah pusat, yakni di Kementerian Perhubungan (Kemhub).

Menurutnya, ada beberapa poin penting yang mengatur angkutan sewa khusus/taksi online dalam Permenhub 26/2017, di antaranya terkait kuota, wilayah operasi, badan hukum, uji berkala, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda kendaraan bermotor sesuai domisili. Namun, pasal-pasal tersebut dibatalkan MA.

Untuk itu, pihaknya telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo yang memuat usulan penyelenggaraan angkutan sewa khusus/taksi online. Ada tiga hal yang diusulkan. Pertama, meminta menteri perhubungan segera menerbitkan pedoman/aturan setelah putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 dengan mengedepankan kesetaraan dan keadilan antara angkutan sewa khusus/taksi online dengan kendaraan bermotor umum yang sudah ada.

Kedua, mengusulkan kepada menteri komunikasi dan informatika agar dilakukan penataan kembali mengenai kebijakan, pedoman teknis dan pengawasan implementasinya dalam penyediaan aplikasi angkutan online.

Ketiga, memohon kepada aparat penegak hukum melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan sewa khusus/taksi online demi menjaga suasana yang kondusif di lapangan.

Surat tersebut ditembuskan ke ketua Mahkamah Agung, menko kemaritiman, kapolri, menteri dalam negeri, menteri perhubungan, menteri komunikasi dan informatika, ketua Komisi V DPR, ketua DPRD Jabar, dan dirjen perhubungan darat.

Sebelumnya, telah dilakukan pertemuan dan audiensi antara gubernur Jawa Barat dengan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jawa Barat. Dalam audiensi tersebut, Pemprov Jabar bisa memahami aspirasi WAAT Jabar yang meminta angkutan sewa khusus/taksi online tidak beroperasi sebelum diterbitkannya peraturan baru. Kemudian, dalam tataran teknis pengawasan dan pengendalian akan dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepolisian dan pemerintah pusat untuk merumuskan langkah yang perlu diambil.

Dari hasi pertemuan tersebut, WAAT Jabar setuju menangguhkan aksi unjuk rasa dan mogok massal armada angkutan umum yang sedianya dilaksanakan pada 10-13 Oktober 2017.




Sumber: ANTARA



Sumber berita :

http://www.beritasatu.com/nasional/457827-pemprov-jabar-tak-bekukan-angkutan-online.html